Kode Paket 20860022
Nama Paket peningkatan jalan perumahan jati mas kecamatan tanjungpinang timur
Rencana Umum Pengadaan
Kode RUP Nama Paket Sumber Dana
37326261 peningkatan jalan perumahan jati mas kecamatan tanjungpinang timur APBDP
Tanggal Pembuatan 18 November 2022
Tahap Paket Saat Ini Penandatanganan Kontrak
K/L/PD Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Satuan Kerja DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Jenis Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
Metode Pengadaan Pengadaan Langsung
Khusus Orang Asli Papua (OAP) Tidak
Tahun Anggaran APBDP 2022   
Nilai Pagu Paket Rp. 169.996.783,00 Nilai HPS Paket Rp. 169.978.000,00
Jenis Kontrak Harga Satuan
Lokasi Pekerjaan
  • perumahan jati mas kecamatan tanjungpinang timur - Tanjung Pinang (Kota)
Syarat Kualifikasi Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Izin Usaha
Jenis Izin Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi
SBU Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan Raya (kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api, dan Landas Pacu Bandara (SI003)
NIB Sesuai Dengan Peraturan Perundang Undangan dan Masih Berlaku
TDP Sesuai Dengan Peraturan Perundang Undangan dan Masih Berlaku
2. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
3. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil [Kecil/Menengah/Besar], serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan Raya (kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api, dan Landas Pacu Bandara (SI003) [sesuai dengan sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang dibutuhkan]<br/>
6. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan (SPT Tahunan) tahun pajak 2021 [tuliskan tahun pajak yang diminta dengan memperhatikan batas akhir pemasukan penawaran dan batas akhir pelaporan pajak sesuai peraturan perpajakan]<br/>
7. Memiliki akta pendirian perusahaan dan aktaperubahan perusahaan (apabila ada perubahan)
8. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan Negara
9. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun
Peserta Non Tender 1 peserta